!
KLIK MEDIAKU - Sebagai lumbung pangan nasional, Jatim terus berupaya menambah luas lahan produksi melalui perluasan area panen. Tahun ini, ditarget luas lahan produksi bisa mencapai 2.057.244 hektare sawah. Yakni, melalui peningkatan indeks pertanaman dari 1,83 persen menjadi 2,3 persen.
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Achmad Nurfalakhi, Kamis (13/9/2012) mengatakan, dengan kenaikan indeks pertanaman tersebut, maka masa tanam dalam dua tahun ke depan akan mencapai lima kali, dari saat ini yang hanya mencapai empat kali atau dua kali dalam setahun.
"Untuk menaikkannya indeks pertanaman butuh suplai air lebih banyak. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan agar melakukan perbaikan dan penambahan waduk, embung, serta jaringan irigasi yang dibutuhkan," katanya.
Di antaranya dengan melakukan percepatan penyelesaian pembangunan enam waduk, yaitu waduk Nipah, Bajul Mati, Bendo, New Sembayat Barrage, Rawa Jabung dan Bojonegoro.
Selama ini, lanjut dia, kendala pengairan lahan sawah masih banyak terjadi di wilayah DAS Bengawan Solo. Untuk areal sawah yang alami kekeringan paling parah atau dengan lahan terluas, yakni Bojonegoro sebanyak 5.410 hektare. Dilanjutkan di wilayah Lamongan seluas 2.226 hektare, Tulungagung seluas 2.102 hektare, Trenggalek 1.470 hektare, dan Ngawi seluas 948 hektare.
Luasnya lahan kering dan padi puso di Bojonegoro, kata dia, lebih banyak dikarenakan sistem pengairan yang tidak begitu bagus. "Aliran air untuk Bojonegoro berasal dari waduk Pacal dan Bengawan Solo. Bengawan Solo ini kan alirannya dari provinsi lain, jadi kewenangannya tidak pada Jatim, sehingga lebih sulit untuk mengatur. Beda dengan sungai Brantas yang dari hulu hingga hilir kewenangannya di tangan Jatim," ujarnya.
Adapun luas lahan yang terkena kekeringan tersebut, ujar dia, jauh lebih kecil dibanding dengan berbagai provinsi lain. Hal ini disebabkan Pemprov Jatim telah melakukan sekolah lapang iklim dengan memberikan pengetahuan kepada petani terkait potensi air dan menjelaskan kepada mereka bahwa musim kemarau kali ini cukup tegas dan jelas. Dari langkah ini, maka petani banyak yang beralih menanam palawija seperti kedelai dan jagung dan tidak memaksakan diri menanam padi.
Kedati mengalami persojalan pengairan hingga terjadi kekeringan, penyusutan lahan pertanian yang signifikan tidak terjadi di Jatim. Jika sebelum 2010 penyusutan lahan sekitar 387 hektare per tahun, setelah 2010 sudah jauh berkurang pada di0kisaran 173 hektare per tahun.
Berkurangnya penyusutan lahan sawah produktif tersebut menurut pengakuannya terjadi pasca dikeluarkannya UU nomor 41/2010 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Namun dia juga tidak menampik bahwa di berbagai daerah masih terjadi pembebasan lahan untuk perluasan industri dan pembangunan perumahan, khususnya di berbagai kota penyangga kota Surabaya, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto dan Jombang.
"Kalau pembukaan industri dan perumahan di Mojokerto sebagian besar tidak menggunakan lahan sawah produktif. Justru Sidoarjo yang sebagian besar menggunakan lahan sawah produktif," tuturnya.
Memang, kata Nurfalakhi, dari seluruh kota penyangga Surabaya, penyusutan lahan sawah terbesar terjadi di Sidoarjo. Hal ini ditengarai karena minimnya lahan kering tak berproduksi di sana. Kalaupun ada, lahannya tidak luas dan harganya juga cukup mahal.
"Pembebasan lahan sawah untuk perumahan menjadi pilihan. Dan sebenarnya ini harus dicegah. Namun semuanya kembali ke daerah masing-masing karena Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Kewenangannya berada di tangan Bupati," tegasnya.
(R/L/S)
Ketua Forum "Pembaca Bumi"(Peduli Monumen,bangunan & Cagar Budaya di Indonesia), Zainal Karim, SH telah melayangkan surat protes pada Walikota Surabaya maupun DPRD Surabaya atas penebangan pohon dan bangunan sisa bangunan cagar budaya (BCB) eks Toko Nam dalam bentuk siku siku sebagian front face dan tidak bergeming.
Pembongkaran eks Toko Nam di tahun 1998-1999 pernah ditentang oleh Tim PPBCB ( Pertimbangan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya ) Pemkot Surabaya saat itu.
Perusakan atas bangunan dan fasum (fasilitas umum) lainnya telah di laporkan oleh Zainal Karim, SH ke POLDA JATIM. 
