POTRET RAKYAT TERANIAYA RSUD IBNU SINA GRESIK

KLIK MEDIAKU - Oktober 2012, Sungguh ironis nasib keluarga ini, ibu Kurti datang ke rumah sakit diantar keluarga nya untuk mendapatkan perawatan yang maksimal dari RSUD IBNU SINA - Gresik, alih alih karena kesalahan team dokter membaca hasil rekam medik yang seharusnya si pasien mengalami gagal ginjal tetapi di nyatakan mengalami gangguan saluran pernafasan.

Dari pengamatan kami saat pasien belum meninggal, saat pihak rumah sakit memberikan obat tidak di test dahulu kepada pasien apakah tubuh pasien tersebut menolak atau alergi terhadap obat yang diberikan. Akibatnya kulit pasien bengkak bengkak dan melepuh seperti terbakar.

Anehnya lagi dalam kondisi sekarat susah bernafas, si pasien tidak di rawat di ruang ICU atau ICCU, pertimbangannya adalah pasien tidak mampu membayar biaya ruangan ICU.

Konfirmasi awal dari dokter Wiwin yang menangani nya pun tidak bisa diharapkan, sehingga kami kesulitan untuk mengklarifikasi penyebabnya. (R/L/S)

Read More

HILANGNYA NAMA ANDI MALLARANGENG DARI SKANDAL HAMBALANG

KLIK MEDIAKU - Sungguh aneh. Nama Menpora Andi Alfian Mallarangeng

yang sebelumnya disebut Taufiqurahman Ruki (anggota Badan Pemeriksa Keuangan) masuk daftar pejabat yang harus bertanggung jawab dalam skandal korupsi megaproyek Hambalang, Senin (22/10) kemarin mendadak hilang. Padahal, sebelumnya nama Andi berada di posisi paling atas dari 20 pejabat yang diduga terlibat skandal korupsi bernilai Rp 2,5 triliun itu.

Hilangnya nama Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat dari daftar 20 pejabat bermasalah dalam proyek Hambalang ini spontan melahirkan perpecahan di kalangan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Menteri Keuangan Agus Martowardojo secara terbuka mengritik pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap BPK.

Meski namanya hilang, tapi raibnya nama Andi dari laporan kesimpulan akhir audit BPK tak mempengaruhi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus menyelidiki indikasi keterlibatan Andi dalam skandal proyek senilai Rp 2,5 triliun ini.

Kepastian raibnya nama Menpora Andi Mallarangeng dari laporan akhir audit BPK terungkap dalam dokumen penting ini. Di antara 20 nama pejabat dari empat lembaga negara, justru Menteri Keuangan Agus Martowardjojo yang dilaporkan terlibat. Sementara dari Kemenpora, posisi teratas daftar pejabat yang terlibat diduduki mantan Sekretaris Kemenpora yakni Wafid Muharram. (RORO)

Read More

WORKSHOP SEKOLAH ADIWIYATA

KLIK MEDIAKU - (24/10) Pemerintah kota Surabaya menunjuk SMPN 26 Surabaya sebagai salah satu pilot project pelatihan dan pembelajaran terhadap penghijauan lingkungan sekolah menengah pertama se Surabaya memang sudah tepat. Karena predikat yang disandang oleh SMPN 26 saat ini adalah sekolah Adiwiyata Nasional.

Dari sinilah MKKS kemudian menggelar acara workshop Adiwiyata untuk seluruh SMPN se Surabaya ( SMPN I - SMPN 52 ). Workshop berlangsung 24 Oktober 2012 di wilayah kecamatan Tandes Surabaya. Menurut keterangan ketua panitia workshop adiwiyata I, Dra. Sri Sulaminingsih, MSi mengatakan workshop ini diikuti oleh seluruh SMPN se Surabaya.

Pelaksanaan Program Adiwiyata di sekolah dalam keseharian diwakili oleh satu kepala sekolah (selaku pembina) , seorang komite ,4 orang guru penanggung jawab adiwiyata dan tentunya 10 siswa per kelas bergilir. Dari pemerintah kota Surabaya telah menghimbau agar sekolah yang sudah meraih predikat sekolah adiwiyata dapat membantu dan menularkan pengetahuan atau pengalaman nya kepada sekolah-sekolah lain yang belum Adiwiyata (peduli lingkungan).

Sri Sulaminingsih menambahkan tujuan workshop ini sebagai ajang menyatukan visi dan misi Sekolah Adiwiyata ( peduli lingkungan). Nuansa sejuk, nyaman , indah dan segar semoga tercipta di lingkungan sekolah yang peduli lingkungan, tandas ketua panitia.

Sri Sulaminingsih menambahkan nuansa tukar informasi dan komunikasi antar sekolah, pembelajaran secara langsung, belajar menejemen, membuat kebijakan, kurikulum, partisipasi warga sekolah dan pemenuhan sarana serta prasarana sekolah yang layak.

Persyaratan Sekolah Adiwiyata Setiap sekolah yang ada di kota Surabaya dapat menciptakan lingkungan sehat, mengelola sampah, air, energi dan bina lingkungan. Demikian persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon sekolah adiwiyata. Dan kalau dalam waktu dekat ada yang sudah siap, maka bisa diajukan ke tingkat kota Surabaya.

Tim Sukses Adiwiyata Ketua panitia, Sri Sulaminingsih berharap pada seluruh sekolah calon adiwiyata segera membentuk tim sukses adiwiyata dimasing-masing sekolahnya. Dengan satu tujuan mensukseskan peduli lingkungan di sekolah tersebut sehingga sekolah akan menjadi hijau dan asri. Kerjasama dengan seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Jangan lupa ada tim yang bertanggung jawab, ada pembina serta pengarahnya. Murid saat awal masuk di SMPN 26 sudah diberi tanggung jawab akan tanaman yang dibawa nya dari rumah, disamping itu untuk menambah jumlah dan jenis tanaman, SMPN 26 bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Prov. Jatim

(A/Z/R/L/S)

Read More

"BTKD" PEMKOT SURABAYA JIKA TIDAK DI DATA AKAN HILANG

KLIK MEDIAKU - Surabaya (21/10) BTKD-Bekas Tanah Kas Desa, sebagai asset milik pemkot Surabaya sebagian besar dikuasai oleh warga dan perorangan. Kondisi BTKD saat ini ada yang masih berupa lahan kosong dan ada yang sudah didirikan bangunan.

Hal ini dipertegas oleh M. Machmud ( Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya ), bahwa disetiap kelurahan pasti mempunyai BTKD, beberapa BTKD yang masih dikuasai orang lain adalah GOR Cak Roekoen di Kelurahan Simomulyo, Pasar LKMK dekat kantor Kecamatan Sukomanunggal, Lahan di depan Lapangan Sepak Bola Banjarsugihan sudah didirikan Kios Kios Permanen.

Saat ini Lahan BTKD yang di gunakan sebagai lapangan sepak bola Banjarsugihan sedang di urug oleh perangkat desa setempat, dana yang dipakai adalah dari hasil penjualan tanah gogolan warga yang kabarnya masih menjadi polemik karena dari beberapa warga Banjasugihan pemilik tanah gogolan tersebut merasa tidak pernah menjual tanahnya tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya surat tanah maupun kretek (letter C) dari kelurahan Banjarsugihan.

Pengurugan lahan Sepak Bola yang berdampingan dengan SMP Negeri 26 Surabaya jelas akan berdampak tenggelamnya jalan akses masuk ke sekolah dan tentunya sebagian areal sekolah tersebut jika turun hujan, karena permukaan lahan yang di urug lebih tinggi daripada lahan dan jalan yang berada disekitar nya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka sebagai pemakai lahan BTKD milik Pemkot Surabaya sudah mengajukan ijin pemakaian kepada Pemkot Surabaya ???? Pemkot juga sudah menyediakan anggaran sebesar Rp. 264 Juta guna mendata ulang BTKD tersebut untuk di administrasikan

Read More

KRI KLEWANG CALON KEBANGGAAN RI SEBELUM TERBAKAR

KLIK MEDIAKU -KRI Klewang 625 berhasil diluncurkan dari galangan kapal PT. Lundin Industry Invest-31 Agustus 2012. Kementerian Pertahanan memesan 4 kapal trimaran dengan harga per unit Rp 114 miliar (photos : Commando, Kaskus Militer, image : Lundin)

TNI AL Luncurkan Kapal Siluman Tercanggih KBRN, Banyuwangi: Kapal Cepat Rudal (KCR) Trimaran / KRI Klewang 625 yang merupakan kapal siluman pertama didunia, Jum'at (31/8) secara resmi diluncurkan.

Kapal yang memiliki panjang 63 meter buatan Banyuwangi tersebut diklaim sebagai kapal perang tercanggih didunia karena sulit terdeteksi oleh radar. Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama, Sayid Anwar, mengatakan peluncuran KRI Klewang merupakan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia karena merupakan kapal jenis combatan yang sulit dideteksi oleh radar karena dibuat dari bahan komposit yang ringan sehingga memiliki kecepatan sampai 35 knot.

"KRI Klewang ini sangat ringan sehingga memiliki kecepatan yang cocok untuk misi rahasia dan tempur," ujarnya. KCR Trimaran merupakan kapal perang tercanggih yang dikembangkan sejak tahun 2009 oleh TNI AL dan PT. Lundin, akan dilengkapi rudal jarak tembak 120 km membuat kapal ini menjadi kapal perang kebanggaan Indonesia.

"Kapal ini akan dilengkapi 4 rudal jenis C 705 produksi cina dan perlengkapan canggih lainnya," tambah Laksamana Pertama Sayid Anwar.

KRI Klewang tersebut akan diawaki oleh 27 ABK tersebut rencanya akan memperkuat Armatim TNI AL di Surabaya

(R/L/S)

Read More

INFORMASI PENDIDIKAN PROFESI GURU

KLIK MEDIAKU

PENDIDIKAN PROFESI GURU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana, atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pendidikan Profesi Guru ditempuh melalui Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor18 Tahun 2007); dan Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009). 1. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi tersebut dapat diikuti oleh guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Untuk memperoleh sertifkat pendidik, sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yakni penilaian sekumpulan dokumen yang mendeskripsikan: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan; (c) pengalaman mengajar; (d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; (e) penilaian dari atasan dan pengawas; (f) prestasi akademik; (g) karya pengembangan profesi; (h) keikutsertaan dalam forum ilmiah; (i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan (j) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Guru yang lulus penilaian portofolio mendapatkan sertifikan pendidik, sedangkan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat (a) melakukan kegiatan yang dapat melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau (b) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Ujian PLPG mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru dalam jabatan yang lulus PLPG mendapat sertifikat pendidik. Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan setiap tahun. 2. Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh program studi/jurusan di bawah koordinasi LPTK penyelenggara. Hasil seleksi dilaporkan oleh LPTK penyelenggara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Kuota jumlah penerimaan peserta didik secara nasional ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional. Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU YANG DISELENGGARAKAN UM 1. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Sejak tahun 2007 s.d. tahun 2009 ini, UM telah menyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan. Secara operasional, sertifikasi guru itu diitangani oleh Panitia Sertifikasi Guru Rayon 15 UM yang berkantor di Gedung Sasana Budaya UM. Kegiatan yang diselenggarakan adalah penilaian portofolio para guru dan PLPG bagi guru yang belum lulus penilaian portofolio. 2. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Pada tahun 2009 ini, UM beserta LPTK lain di Indonesia sedang menyusun proposal penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (Program PPG). Sejumlah program studi yang mengajukan proposal telah divisitasi dan proposalnya telah direview pada bulan September 2009. Sampai dengan tulisan ini dibuat (20 Oktober 2009), hasil review itu belum diumumkan. (R/L/S)(01/10)

Read More

RAKERCAB GERINDRA SURABAYA

KLIK MEDIAKU - Gaung politik menjelang Pilgub Jatim 2013 mulai terdengar. Calon-calon untuk merebut kursi Jatim mulai bermunculan. Janji dan ancaman juga mulai terdengar, utamanya dari partai pendukung pasangan KarSa (Karwo-Saifullah Yusup). Salah satunya adalah partai pendukung KarSa, yakni Partai Gerindra yang sudah berani menyampaikan komitmen dan ancaman terhadap pasangan KarSa. Janjinya, Gerindra akan tetap mendukung KarSa dan Gerindra akan menarik dukungannya jika Pakde Karwo pisah kongsi dengan Saifullah Yusup atau Gus Ipul di Pilgub Jatim mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Soepriyatno, usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) ke I DPC Gerindra Surabaya, di Hotel Satelit Surabaya, (30/9).

Kepada wartawan, Soepriyatno menegaskan, Gerindra Jatim akan tetap mendukung KarSa selama keduanya tidak pisah kongsi. Argumentasi, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dinilai berhasil membangun Jatim. “Prinsipnya, hingga detik ini, kita tetap mendukung KarSa untuk maju lagi. Alasan kami, selama dipimpin KarSa, situasi di Jatim kondusif, pertumbuhan ekonomi juga bagus,” tegas Soepriyatno. Namun, ungkap Soepriyatno, dukungan terhadap KarSa bisa saja berubah atau ditarik jika ternyata nantinya KarSa berpisah alias tidak lagi berpasangan. Hal tersebut bisa merubah sikap Gerindra. “Kalau Karsa pisah, yah kita akan berubah. Kita akan berikan alternatif lain. Opsi itu sudah kita bahas, tetapi masih rahasia. Bisa Pakde Karwo dengan siapa atau Gus Ipul dengan siapa,” sambung wakil ketua Komisi IX DPR RI ini. Terlepas siapa Cagub/Cawagub yang nantinya akan didukung Partai Gerindra di Pilgub Jatim, Soepriyatno menegaskan bahwa partainya tidak akan memaksakan untuk mengusung kader nya sendiri. “Intinya Gerindra akan beri dukungan pada calon yang se-visi dengan partai. Jadi tidak harus dari kader kita,” sambung Soepriyatno. (R/L/S)

Read More

ASPIRASI WARGA BANJARSUGIHAN DI DPRD KOTA SURABAYA

KLIK MEDIAKU - Sebagian warga kelurahan Banjarsugihan - Tandes, Surabaya .. menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kota Surabaya yang diterima oleh Agus Santoso,SH (KOMISI C, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya).lah PT. Pakuwon Jati-Surabaya telah menguasai hampir 90% tanah di daerah Banjarsugihan selama 15 tahun terakhir ini, dan kini ingin menguasai tanah kalenan (pengairan) yang notabene milik warga setempat yang mana warga warga tersebut mempunyai bukti kepemilikan yang sah. Oleh LKMK setempat tanah tersebut dianggap tanah basi alias tanah tak bertuan dan diaku juga milik aset desa. Padahal ketika dikonfirmasi ke pemkot Surabaya, mereka tidak pernah merasa mempunyai aset tanah di kelurahan Banjarsugihan.

LKMK tidak mempunyai hak atas aset tanah pemkot, dan aset pemkot tidak bisa diperjualbelikan kecuali jika sudah ada ijin dari Legislatif maupun Eksekutif, itupun prosesnya tidak semudah yang dibayangkan, tegas Agus Santoso,SH. Menurut informasi yang dapat dipercaya, pihak PT. Pakuwon Jati telah membayar pembelian atas tanah kalenan tersebut, yang mana pembayarannya telah di terima oleh Sri ( Ketua RW IV Banjarsugihan ) sebesar Rp. 1,8 M Agar masalah ini segera terselesaikan maka pihak pihak yang terkait akan dipanggil oleh DPRD Kota Surabaya sekitar seminggu kemudian untuk didengar pendapatnya. (R/L/S - 01 Oktober 2012)

Read More